"Ini yang agak abu-abu ini bingungnya di situ kalau direct investment misalnya perusahaan Freeport dulu punya Amerika itu kan direct investment sekian puluh persen punya Amerika 90% punya Amerika waktu itu itu," imbuhnya.
Sebelumnya, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk merancang Undang-undang tentang pemboikotan produk-produk yang terafiliasi oleh Israel. Hal itu ditanggapinya, karena banyaknya aksi boikot produk terafiliasi Israel yang dilakukan oleh masyarakat beberapa waktu belakangan ini.
Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan mengatakan, pihaknya siap melakukan audensi dengan DPR RI perihal pembentukan UUD pemboikotan tersebut.
"Jadi kalau memang ini perlu ditindaklanjuti kita perlu audiensi Alhamdulillah kita punya data-data nanti dikumpulkan lalu audensi dan nanti dibuatlah undang-undang tentang boikot ini," ucap Ahmad di Kafe Tendean, Jl. Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (19/5/2024).
Namun, ia pun tak memungkiri, para anggota legislatif di gedung kura-kura tersebut jika tidak memiliki kepentingan maka tak akan menjalankan hal itu. "Karena anggota DPR ini kalau ga ada kepentingan tidak mau juga dia," imbuhnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
