Forum menilai pembekuan perangkat desa berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan berdampak langsung pada pelayanan kepada warga. Langkah tersebut dinilai tidak tepat jika tidak disertai dasar hukum dan pertimbangan yang objektif.
Selain itu, Forum Pro Masyarakat Batulawang menuntut agar pelaksanaan anggaran desa tahun berjalan tidak dihentikan atau ditunda. Mereka menilai penghentian anggaran dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat secara luas.
Forum juga meminta pencabutan tuntutan terhadap perangkat desa yang dinilai tidak bersalah. Mereka menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara adil dan berdasarkan aturan hukum, bukan melalui keputusan sepihak.
“Keadilan harus dikedepankan. Jangan sampai ada perangkat desa yang dikorbankan tanpa dasar yang jelas,” ujar Agung.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
