24 Daerah di Indonesia Harus PSU Ikuti Putusan MK

JAKARTA, iNewsCianjur.id - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan 24 daerah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan meningkatkan pengawasan terhadap verifikasi dokumen persyaratan, termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan ketelitian dalam memeriksa semua dokumen persyaratan, serta memverifikasi DPT, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan," ujar anggota Bawaslu RI, Puadi, pada Selasa 25 Februari 2025.
Bawaslu juga akan memperkuat pengawasan internal di daerah. Puadi menambahkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KPU setelah keputusan MK ini.
Editor : Ayi Sopiandi