24 Daerah di Indonesia Harus PSU Ikuti Putusan MK

"Langkah pertama kami adalah berkoordinasi dengan jajaran pengawas internal untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan KPU," jelasnya.

Baca Juga

Fatal, Kuasa Hukum KPU Muara Enim Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan

Sebagai informasi, MK telah memutus 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, 24 daerah diperintahkan untuk melaksanakan PSU.

Berikut adalah daftar daerah yang diperintahkan untuk melaksanakan PSU.

Kabupaten Pasaman

Baca Juga

Gugatan BHSI Diregister Mahkamah Konstitusi, Kuasa Hukum Minta Ada PSU

Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Boven Digoel

Kabupaten Barito Utara

Baca Juga

Meski Tak Berkoalisi, Nasdem Cianjur Bisa Mengusung Sendiri Cabup dan Cawabup di Pilkada 2024

Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Magetan

Kabupaten Buru

Baca Juga

PUSS di Empat TPS Desa Mentengsari, 288 Surat Suara Dinyatakan Tidak Sah

Provinsi Papua

Kota Banjarbaru

Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Serang

Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kota Sabang

Kabupaten Kepulauan Talaud

Kabupaten Banggai

Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Bungo

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kota Palopo

Kabupaten Parigi Moutong

Kabupaten Siak

Kabupaten Pulau Taliabu

Editor : Ayi Sopiandi