24 Daerah di Indonesia Harus PSU Ikuti Putusan MK

JAKARTA, iNewsCianjur.id - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan 24 daerah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan meningkatkan pengawasan terhadap verifikasi dokumen persyaratan, termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan ketelitian dalam memeriksa semua dokumen persyaratan, serta memverifikasi DPT, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan," ujar anggota Bawaslu RI, Puadi, pada Selasa 25 Februari 2025.
Bawaslu juga akan memperkuat pengawasan internal di daerah. Puadi menambahkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KPU setelah keputusan MK ini.
"Langkah pertama kami adalah berkoordinasi dengan jajaran pengawas internal untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan KPU," jelasnya.
Sebagai informasi, MK telah memutus 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, 24 daerah diperintahkan untuk melaksanakan PSU.
Berikut adalah daftar daerah yang diperintahkan untuk melaksanakan PSU.
Kabupaten Pasaman
Kabupaten Mahakam Ulu
Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Barito Utara
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Magetan
Kabupaten Buru
Provinsi Papua
Kota Banjarbaru
Kabupaten Empat Lawang
Kabupaten Bangka Barat
Kabupaten Serang
Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kota Sabang
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Banggai
Kabupaten Gorontalo Utara
Kabupaten Bungo
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kota Palopo
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Siak
Kabupaten Pulau Taliabu
Editor : Ayi Sopiandi