Pandangan Trust Indonesia Soal Retret, Himbauan Mega dan Sanksi Publik

JAKARTA, iNewsCianjur.id - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum lama ini mengejutkan jagat politik merespon KPK yang menjadikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku.

Megawati pun akhirnya mengambil tindakan yang oleh banyak pihak dimaknai sebagai sebuah perlawanan. Secara tiba-tiba Megawati mengeluarkan surat bersifat instruktif meminta para kadernya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retret yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sontak manuver Megawati tersebut hingga kini masih menjadi perbincagan publik secara luas. Bahkan Mantan Presiden Jokowi pun ikut angkat bicara.

Menanggapi hal itu, Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli berpandangan bahwa agenda retret dilihat dari sudut pandang apapun sangat bermanfaat tidak hanya sebagai ajang saling mengenal antara sesama Kepala Daerah juga memastikan sinergitas dan sinkronitas agenda pemerintah pusat dan daerah bisa jauh lebih kuat.

“Meski bukan sesuatu yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, tetapi agenda retret itu banyak manfaatnya untuk saling mengenal Kepala Daerah dan memperkuat agenda pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Sebab selama ini, kuat dugaan tidak sejalannya agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena memang kurang kuatnya Intensi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat-Pemerintah Provinsi-Pemerintah Kabupaten/ Kota,” tegas Fadhli dalam keterangan tertulis pada media, Selasa (25/2/2025).

Menurut Fadhli, Skema Retret ini diharapkan dapat mengubah cara pandang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat begitupun sebaliknya. Termasuk menegaskan sikap dan agenda pemerintahan pusat (Prabowo-Gibran) dalam menunjang pembangunan di daerah.

Editor : Furqon Munawar