JAKARTA, iNewsCianjur.id – Insiden pencabutan kartu liputan Istana yang dialami salah seorang wartawan usai mengajukan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto menuai kecaman keras.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan langkah itu berpotensi menjadi preseden buruk yang mengancam kemerdekaan pers di Indonesia.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa tindakan pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda tidak bisa dibenarkan.
“Kemerdekaan pers adalah amanat konstitusi, tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Munir mengutip Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan wartawan dilindungi dalam menjalankan profesinya.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
