JAKARTA, iNewsCianjur.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) dinilai menguntungkan banyak pihak juga mendorong tumbuhnya kehidupan demokrasi yang sehat demi menghadirkan kepemimpinan kuat.
Menurut Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal, penghapusan PT tersebut sudah barang tentu akan mendorong hadirnya calon presiden (Capres) alternatif yang diinginkan mayoritas rakyat.
“Pertama, masyarakat tentu akan punya banyak alternatif pilihan calon Presiden. Sebab siapapun lebih berpeluang menjadi Calon Presiden karena tidak akan terjebak dalam logika prosedural pemenuhan persyaratan dukungan. Yang kedua, putusan MK tersebut juga akan menghentikan mata rantai oligarkhi partai yang biasanya dominan menentukan calon presiden,” ucap Azhari dalam keterangan kepada awak media, Minggu (5/1) siang.
Sepanjang dua dekade terakhir, jelas Azhari, rakyat Indonesia hanya disediakan sosok pasangan Capres-Cawapres yang terbatas. Ini disebabkan oleh persekongkolan elite yang membatasi hadirnya figur-figur Capres-Cawapres alternatif yang berkualitas. Masyarakat pun akhirnya dihadapkan pada pilihan pasangan Capres-Cawapres yang ditawarkan elite politik.
“Hampir dua dekade kita menghadapi situasi pencapresan yang lebih didominasi keinginan elite ketimbang keinginan rakyat. Akibatnya, masyarakat Indonesia pun akhirnya tidak punya pilihan. Kita hanya ditawarkan pilihan capres-cawapres yang ditentukan elite politik,” jelasnya.
Namun demikian, Azhari tetap mengingatkan kemungkinan terjadinya manuver elite politik yang tetap menginginkan adanya blok politik besar pendukung Capres, dengan dalih untuk menciptakan kestabilan pemerintahan. Pasalnya, secara naluriah, para politisi ini tentu ingin membuat peta permainan politik mudah untuk dimenangkan.
“Soal praktik putusan tersebut, hemat saya, tentu akan disesuaikan dengan kondisi politik yang akan terjadi nanti. Sebab bisa saja, meskipun presidensial Threshold dihilangkan, akan tetapi (gara gara manuver dan perilaku politik elite) blok koalisi besar Capres tetap akan tercipta. Prinsipnya, para politisi ini akan bersekutu untuk menciptakan kompetisi politik yang tidak rumit alias mudah untuk dimenangkan,” ujar Azhari.
Azhari pun menyarankan pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) dan penyelenggara (KPU-Bawaslu) untuk tetap menyusun formulasi pilpres yang tidak menimbulkan kerumitan dan keruwetan. Misalnya dengan menyediakan mekanisme penyaringan awal kandidat Capres dengan membuktikan pengumpulan dukungan masyarakat. Atau bisa juga dengan memulai penggunaan teknologi canggih dalam logistik pemilu dan penghitungan suara untuk meminimalisir biaya yang tinggi akibatnya banyaknya figur kandidat Capres-Cawapres yang mencalonkan diri.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
