Ruhli menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berbasis asrama penuh waktu, dimana peserta diwajibkan mengikuti kegiatan belajar dan pembinaan karakter selama 24 jam di lingkungan sekolah.
“Prioritas diberikan kepada anak dari keluarga miskin dan mereka yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tambahnya.
Ia menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis Pemkab Cianjur dalam menekan angka ATS yang selama ini menjadi tantangan utama sektor pendidikan di daerah. Selain biaya pendidikan gratis, siswa juga akan mendapatkan perlengkapan belajar dan fasilitas asrama selama menempuh pendidikan.
Dengan ditargetkannya program ini beroperasi pada 2026, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi anak usia sekolah di Cianjur yang tertinggal dari pendidikan formal, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
