Pemkab Cianjur Hentikan Pembiayaan UHC Akibat Defisit Fiskal, Dewan Cianjur Soroti Minimnya PAD

"Postur APBD saat ini tidak lagi mampu membiayai keberlanjutan program UHC Prioritas. Kemungkinan mulai Agustus terjadi pengurangan kepesertaan sekitar 60 persen," katanya.

Komisi IV DPRD, lanjut Rustam, meminta Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera melakukan pemadanan data agar bantuan kesehatan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain warga Desil 1 hingga 5, DPRD juga meminta pasien dengan penyakit katastropik tetap diprioritaskan meski tidak masuk kategori desil kemiskinan.

Berdasarkan data DTSEN, terdapat sekitar 1,5 hingga 1,6 juta penduduk Cianjur yang masuk kategori Desil 1 sampai 5. Sementara kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari Kementerian Sosial baru mampu mengakomodasi sekitar 900 ribu jiwa.

"Kami akan memperjuangkan sekitar 600 ribu warga lainnya agar masuk PBI JK. Jika seluruhnya bisa ditanggung pemerintah pusat, beban APBD tinggal sekitar 300 ribu peserta sehingga peluang Cianjur kembali menjadi UHC Prioritas akan terbuka," ujar politisi Partai NasDem tersebut.

Editor: Ayi Sopiandi