Pemkab Cianjur Hentikan Pembiayaan UHC Akibat Defisit Fiskal, Dewan Cianjur Soroti Minimnya PAD

Meski demikian, Pemkab memastikan kelompok masyarakat paling rentan tetap memperoleh perlindungan. Sebanyak 372.772 jiwa yang masih dibiayai APBD diprioritaskan bagi warga miskin yang masuk Desil 1 hingga 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penderita penyakit katastropik seperti jantung, stroke, kanker, pasien yang memerlukan perawatan jangka panjang, ibu hamil berisiko tinggi, anak dengan penyakit tertentu, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Usi menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk kelompok prioritas tersebut mencapai sekitar Rp14,09 miliar per bulan atau sekitar Rp70,45 miliar hingga Desember 2026.

"Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit tetap berjalan optimal. Kami berharap seluruh tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Cianjur bersama BPJS Kesehatan dan Komisi IV DPRD tengah menyusun langkah mitigasi, termasuk mendorong masyarakat yang mampu untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri serta mengoptimalkan perpindahan peserta ke skema bantuan pemerintah pusat.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi, mengungkapkan keputusan tersebut tidak lepas dari memburuknya kondisi keuangan daerah. Menurutnya, pembahasan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan adanya defisit fiskal akibat penurunan pendapatan asli daerah (PAD), berkurangnya transfer pemerintah pusat, serta meningkatnya kewajiban belanja yang bersifat mandatory spending.

Editor: Ayi Sopiandi