Selain membahas persoalan infrastruktur, Onnie juga menyoroti pengawasan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku UMKM di Cianjur. Ia menjelaskan, program KUR merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Cianjur.
“Peluncuran anggaran KUR sudah mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Sebagai legislatif, kami berkewajiban mengawasi agar penyaluran dana ini tidak tersumbat di tengah jalan,” tegas Onnie.
Namun, dalam hasil pengawasannya, Onnie menemukan adanya kendala di lapangan, terutama dalam teknis penggunaan dana KUR oleh masyarakat. Ia menyebut, sebagian penerima bantuan tidak memahami cara pemanfaatan modal, khususnya di sektor pertanian.
“Contohnya, ada petani yang salah memilih bibit cabai, karena kurangnya pendampingan dari dinas atau pihak provinsi. Akibatnya, saat panen gagal dan berdampak pada kredit macet,” pungkasnya.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
