“Publik harus terus-menerus mengingatkan perkara netralitas pemerintahan Presiden Jokowi ini. Saat ini, hanya tindakan ini yang bisa dilakukan oleh publik. Tekanan-tekanan melalui pernyataan dan peringatan ini seringkali efektif membuat penyelenggara pemilu dan lembaga pemerintah menjaga netralitas,” jelas dia.
Sejalan dengan itu, Azhari pun kembali mengingatkan pentingnya netralitas untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi dan lembaga pemerintahan lainnya. Menurutnya, di tengah fakta menurunnya kepercayaan publik kepada lembaga negara, tindakan konkret Presiden Jokowi dalam menjaga netralitas lembaga pemerintah dapat memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Jika Jokowi ingin meninggalkan sebuah legacy yang baik sepanjang kepemimpinannya, maka Jaga lah netralitas pemerintah dalam pemilu 2024 mendatang. Tindakan tersebut juga akan jadi solusi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah,” tutur dia.
Merujuk hasil survei nasional Trust Indonesia pada Februari 2023 lalu, jika dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat tren penurunan (downtrend) kepercayaan publik kepada sejumlah lembaga pemerintahan. Misalnya tingkat kepercayaan publik kepada Presiden, turun dari 86,3 persen ke level 84,0 persen. Serupa, tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masing masing menurun ke level 70,7 persen dan 72,4 persen.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
