UHC Cianjur Dihentikan, DPRD Desak Skema Pengganti untuk Warga Rentan

Ia juga menyoroti kondisi pasien yang tengah menjalani pengobatan penyakit berat. Jangan sampai pasien yang sebelumnya memiliki kepesertaan aktif justru mengetahui statusnya tidak aktif ketika hendak menjalani pengobatan.

"Misalnya pasien penyakit jantung yang sedang menjalani pengobatan. Ini perlu dipastikan apakah proses reaktivasi bisa dilakukan dengan cepat atau tidak. Jangan sampai masyarakat kesulitan karena perbedaan perlakuan di lapangan," ucapnya.

Rustam menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan skema baru tersebut tidak hanya berhenti pada kebijakan di atas kertas. Mekanisme pelayanan dan reaktivasi kepesertaan harus jelas sehingga warga yang membutuhkan pertolongan medis tidak terhambat persoalan administrasi.

Ia pun meminta koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial dan instansi terkait diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting agar penghentian UHC tidak justru membuat masyarakat rentan menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran.

"Jangan sampai karena persoalan data dan administrasi, masyarakat yang sedang sakit justru kehilangan akses pelayanan. Skema pengganti harus benar-benar menjamin mereka," pungkasnya.

Editor: Ayi Sopiandi