CIANJUR, iNewsCianjur.id – Penghentian program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten Cianjur mulai 1 Agustus 2026 memunculkan kekhawatiran terhadap akses layanan kesehatan masyarakat.
Sekitar 400 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung Pemerintah Kabupaten Cianjur dinonaktifkan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Kabupaten Cianjur meminta pemerintah daerah segera menjalankan skema pengganti agar masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak kehilangan jaminan pelayanan kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Efendi, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah diminta sejak awal untuk menyiapkan mekanisme pengganti sebelum kebijakan penghentian UHC diterapkan.
"Kami sejak awal meminta pemerintah kabupaten menyiapkan skema pengganti. Skema itu harus tetap menjamin masyarakat Kabupaten Cianjur, terutama yang kurang mampu, pasien penyakit berat, maupun yang sedang menjalani pengobatan agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Rustam.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
