CIANJUR, iNewsCianjur.id – Penggeledahan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) pada beberapa waktu lalu, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.
Ketua Harian DPP Prabhu Indonesia Jaya, Hendra Malik, menilai langkah tersebut sebagai upaya penting dalam pemberantasan korupsi di daerah.
Menurut Hendra, dugaan korupsi dana program Cianjur Caang senilai Rp40 miliar yang bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus diusut hingga ke akar-akarnya.
"Anggaran sebesar itu bukan jumlah kecil. Indikasi lemahnya sistem pengelolaan di Dishub Cianjur harus dibenahi total," tegasnya.
Ia menyebut banyak keluhan masyarakat mengenai lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mati atau tak pernah terpasang, terutama di wilayah selatan Cianjur yang masih minim penerangan.
"Di banyak titik, jalan gelap rawan kecelakaan. Dana publik seharusnya dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan dikorupsi," katanya.
Hendra juga mendesak Kejari Cianjur agar tidak berhenti pada penggeledahan saja, melainkan melanjutkan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, serta memproses semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
"Pejabat pengawas dan pihak terkait harus ikut diperiksa. Evaluasi total sistem pengelolaan anggaran di Dishub juga sangat mendesak," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Cianjur, Dr. Kamin, menyebut pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek PJU tahun anggaran 2023. Namun, proses penyelidikan masih berlangsung.
"Identitas para saksi belum bisa kami publikasikan. Jika hasil penyelidikan sudah rampung, akan kami sampaikan secara terbuka," ujarnya.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
