Lebih lanjut, massa aksi juga menuntut agar pemerintah desa, pihak kecamatan, serta pihak berwenang menyampaikan informasi terkini mengenai proses audit oleh Inspektorat Daerah (Irda) secara transparan.
"Kami juga meminta agar perwakilan masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan sebagai saksi atau pengawas independen. Ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan," imbuh Pebiyasril.
Senada dengan itu, orator lainnya, Sarana Tunggal, menuntut Kepala Desa untuk menyerahkan salinan lengkap APBDes tahun 2023 hingga 2024 beserta rincian kegiatannya. Hal ini dianggap krusial agar masyarakat dapat memahami secara pasti penggunaan anggaran di lapangan.
"Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi setiap tahapan evaluasi dan tindak lanjut dari proses ini. Kami mendesak Kepala Desa untuk memberikan data lengkap seluruh kegiatan kepada kami. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, kami tidak akan segan untuk menyegel kantor desa," tegas Sarana Tunggal.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Desa Mekarsari, Teguh Ferdieta, menyatakan bahwa seluruh rangkaian APBDes tahun 2023-2024 telah diserahkan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
"Terkait permintaan salinan detail APBDes, pihaknya masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Daerah," singkatnya.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
