DPP Prabhu Indonesia Jaya Soroti Pengelolaan Anggaran Ketahanan Pangan di Cianjur

Ayi Sopiandi
Ketua Hrian DPP Prabhu Indonesia Jaya, Hendra Malik. (Foto : istimewa).

CIANJUR, iNewsCianjur.id - Ketua Harian DPP Prabhu Indonesia Jaya, Hendra Malik menyoroti rencana pengelolaan anggaran program ketahanan pangan yang akan dilimpahkan ke BUM Desa di tahun 2025 ini yang menimbulkan beberapa pertanyaan dan tantangan. 

Hendra Malik mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal no. 2 tahun 2024, penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan harus melibatkan BUM Desa dan kelembagaan ekonomi masyarakat di desa.

Menanggapi rencana pengelolaan anggaran program ketahanan pangan yang semula dikelola oleh pemerintahan desa kemudian akan dilimpahkan pengelolaannya ke BUM Desa di tahun 2025 ini.

"Di pasal 7 ayat (6) berbunyi, bahwa oenggunaan Dana Desa untuk Ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa," kata Hendra.

Menurut Hendra, di pasal 7 ayat (4) fokus penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).

"Jika dirata-ratakan setiap BUMDes menerima anggaran ketahanan pangan senilai Rp.200 juta, maka total dana ketahanan pangan di 354 BUMDes se- Kabupaten Cianjur sebesar Rp.70,8 miliar," kata Hendra.


Ada beberapa pertanyan berkaitan dengan anggaran pada program kerahanan pangan tersebut lanjut Hendra, apakah sumber daya manusia (SDM) pengurus BUMDes sudah siap mengelola anggaran besar senilai ratusan juta?.

"Apakah para pengurus BUMDes Punya skill atau kemampuan yang terampil dibidang usaha? Jangan sampai uang ratusan juta tersebut habis tapi tidak jelas dipakai usaha dan tidak ada manfaatnya buat masyarakat," ujarnya.

Menurut Hendra, sejauh mana pemerintah kabupaten atau dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa (Pemdes) dan BUMDes sudah maksimal.

"Siapa yang dilibatkan pengawasan dalam pelaksanaan terlebih, di Kabupaten Cianjur, banyak kasus yang menyeret BUMDes dan juga anggaran ketahanan pangan. Apalagi saat ini, dua program tersebut digabungkan, padahal catatan negatifnya banyak sekali," jelasnya.

Editor : Ayi Sopiandi

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network