Pemkab Cianjur Usulkan Lahan Eks HGU di Mande untuk Sekolah Rakyat

CIANJUR,iNewsCianjur.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, kembali mengusulkan lokasi baru untuk pembangunan Sekolah Rakyat setelah sejumlah lahan yang sebelumnya diajukan dinyatakan tidak layak. Kali ini, Pemkab mengincar lahan eks hak guna usaha (HGU) di Kecamatan Mande yang dinilai berpotensi memenuhi kebutuhan pembangunan sekolah tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Tedy Artiawan, mengatakan usulan lokasi di Kecamatan Mande telah disampaikan kepada pemegang HGU melalui dua surat yang diajukan bupati. Namun, hingga kini, pemerintah daerah masih menunggu kepastian tertulis mengenai persetujuan penggunaan lahan tersebut.

Baca Juga

Pemkab Cianjur Alokasikan Anggaran Rp400 M untuk Infrastruktur di 2027

“InsyaAllah di Mande. Kemungkinan menggunakan tanah eks HGU. Ini sudah diusulkan dengan dua surat bupati kepada pemilik HGU, tetapi saat ini masih dalam proses dan belum ada jawaban dari pihak pemegang lahan,” kata Tedy, Kamis (29/10/2026).

Menurut dia, Pemkab Cianjur membutuhkan lahan sedikitnya tujuh hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Karena itu, kepastian status dan ketersediaan lahan menjadi faktor penting agar tahapan pembangunan dapat segera dilanjutkan.

“Secara lisan sudah menjanjikan. Tetapi mungkin kita menunggu surat tertulis kaitan dengan pemberian suratnya, hitam di atas putih,” ujarnya.

Baca Juga

Pasar Muka Bakal Disulap Jadi Modern, Pengelolaan Tetap di Tangan Pemkab Cianjur

Sebelum mengusulkan Kecamatan Mande, Pemkab Cianjur telah menjajaki sejumlah lokasi di Kecamatan Campaka, Cibinong, hingga Cilaku. Namun, hasil peninjauan menunjukkan bahwa lokasi-lokasi tersebut memiliki kendala teknis yang dinilai dapat menghambat pembangunan.

Di Kecamatan Campaka, lahan yang diusulkan dinilai memiliki risiko kerawanan gempa. Sementara itu, lokasi di Kecamatan Cibinong memiliki tingkat kemiringan lahan yang cukup tinggi, hampir 70 persen, sehingga dinilai kurang ideal untuk pembangunan fasilitas pendidikan.

Kondisi kontur lahan tersebut juga berpotensi meningkatkan kebutuhan biaya pematangan tanah melalui pekerjaan cut and fill atau pemotongan dan penimbunan lahan.

Baca Juga

Puluhan Ribu Warga Belum Punya Jaminan Kesehatan, Pemkab Cianjur Siapkan 4 RSUD untuk Program Jabar

Kendala serupa ditemukan di Kecamatan Cilaku. Berdasarkan hasil peninjauan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), lokasi tersebut membutuhkan biaya pematangan lahan yang cukup besar.

“Di Cilaku juga sudah ditinjau Kemensos dan Kementerian PU. Tetapi perlu biaya cut and fill cukup besar. Sekarang kita lagi mencari lahan yang memang sudah datar dan langsung bisa dipergunakan,” tutur Tedy.

Pemkab Cianjur berharap lahan di Kecamatan Mande dapat menjadi alternatif yang lebih layak sehingga proses persiapan pembangunan tidak terkendala persoalan teknis maupun pembengkakan biaya pematangan lahan.

Baca Juga

Tekan 300 Ton Sampah per Hari, Pemkab Cianjur Siapkan Fasilitas Pengolahan Komersial di Karangtengah

Tedy menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang perlu diprioritaskan. Meski demikian, realisasi pembangunan di Cianjur masih bergantung pada penyelesaian proses penguasaan lahan dan tahapan survei oleh pemerintah pusat.

Apabila proses penguasaan lahan dan survei dapat dilakukan tahun ini, Pemkab Cianjur berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat ditindaklanjuti pada 2027.

“Karena ini proyek strategis nasional harus diutamakan. Targetnya, kalau tidak tahun ini untuk penguasaan lahan dan survei dari pihak pusat, dari Kementerian PU, kemungkinan 2027 bisa ditindaklanjuti untuk dibangun,” pungkasnya.

Editor: Yanto