Akses Jalan Geothermal Masih Proses, Warga Resah Titik Pengeboran Hanya 700 Meter dari Permukiman

CIANJUR, iNewsCianjur.id – Rencana proyek pengeboran panas bumi (geothermal) oleh PT Daya Mas Geopatra Pangrango (DMGP) di kawasan zona pemantauan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGGP) menuai keresahan warga. 

Selain jarak titik pengeboran yang disebut hanya sekitar 700 meter dari permukiman, proses pembebasan lahan untuk akses jalan juga menjadi sorotan masyarakat.

Kepala Teknik Panas Bumi PT DMGP, Yunis, menyampaikan bahwa saat ini tahapan proyek masih berada pada proses pembebasan lahan, khususnya untuk pembangunan akses jalan menuju lokasi pengeboran.

“Jadi kita saat ini masih dalam proses pembebasan lahan untuk akses jalan menuju ke titik pengeboran panas bumi,” ujar Yunis kepada awak media, Rabu (11/2/2026) kemarin di salah satu kafe di Cianjur.

Akses jalan yang direncanakan akan melintasi Kampung Cibuntu dan Kampung Pasircina, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet. Perusahaan juga berencana membangun jalur penghubung antara dua kampung tersebut guna menunjang mobilitas proyek.

“Kita juga akan membuat jalan yang menghubungkan antara Kampung Cibuntu dengan Pasircina. Sedangkan untuk jarak dari pemukiman warga ke titik pengeboran panas bumi sekitar 700 meter,” katanya.

Rencana pembukaan akses dan kedekatan lokasi pengeboran dengan rumah warga memicu kekhawatiran, terutama terkait potensi dampak lingkungan, keselamatan, hingga kenyamanan masyarakat sekitar. Sejumlah warga mempertanyakan risiko kebocoran gas berbahaya dan dampak aktivitas pengeboran terhadap lahan pertanian mereka.

Menanggapi hal itu, pihak perusahaan menyatakan akan melakukan langkah mitigasi, salah satunya dengan memasang alat pendeteksi gas di sejumlah titik. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebocoran gas Hidrogen Sulfida (H2S) yang kerap menjadi perhatian dalam proyek panas bumi.

“Nantinya kita juga bakal menempatkan beberapa petugas dan dibekali dengan handy talky (HT). Jika gas detektor itu bunyi maka, sumur akan langsung ditutup,” jelas Yunis.

Alat pendeteksi gas tersebut rencananya dipasang di Desa Sindangjaya, Ciputri, dan Cipendawa. Selain itu, perusahaan memastikan akan melakukan sosialisasi sebelum sumur mulai beroperasi serta memastikan tidak ada warga yang beraktivitas di area terdampak saat kegiatan berlangsung.

“Tentunya sebelum mulai beroperasi kita pasti sosialisasi dulu, nanti warga yang biasa berprofesi sebagai petani bakal diberi kompensasi,” katanya.

Meski perusahaan menjanjikan langkah mitigasi dan kompensasi, sebagian warga masih berharap adanya transparansi lebih mendalam, khususnya terkait kajian dampak lingkungan dan jaminan keselamatan jangka panjang.

Proses pembebasan lahan untuk akses jalan pun diharapkan berjalan terbuka dan melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Editor : Ayi Sopiandi