CIANJUR, iNewsCianjur.id - Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, melalui Dinas Sosial mulai menyalurkan bantuan paket sembako non beras bagi korban gempa yang masih tinggal di tenda pengungsian.
Ada 22 ribu paket sembako non beras yang disiapkan oleh Pemda Cianjur bagi warga yang masih tinggal di tenda pengungsian.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Drs Munajat mengatakan, penyaluran paket sembako non beras tersebut dilakukan di 50 desa dan 10 Kecamatan titik lokasi gempa.
"Jadi, kami dari Dinsos Cianjur menyerahkan bantuan tahap pertama itu langsung ke Kantor desa," kata Munajat, Selasa (28/3/2023).
Dijelaskannya, tahap pertama penyaluran sudah dilakukan yakni baru satu item paket sembako non beras tersebut.
Adapun item paket lainnya, setelah telur, ada kecap, minyak goreng, mie instant.
"Jadi, kami pada saat menyerahkan bantuan telur ke Kantor desa sesuai dengan juknis yakni, per satu jiwa masing-masing mendapatkan 1 kilo telur ayam," katanya.
Pemda Cianjur, saat ini mengutamakan terlebih dahulu warga yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian atau yang kondisi rumahnya mengalami rusak berat.
"Saya melihat dan banyak sekali yang menyebutkan di medsos kalau Pemda Cianjur hanya memberikan 3 atau 5 butir telur bagi korban gempa," ujarnya.
Ada tiga tahap penyaluran bagi mereka penerima manfaat tersebut, tahap pertama sekarang ini lagi berjalan. Sedangkan untuk tahap ke dua itu kurang lebih 10 hari setelah penyaluran pertama, bahkan tahap tiga dilakukan setelah lebaran ada lagi penyaluran.
"Jadi sebenarnya kalau ditotalkan masing-masing KPM itu akan menerima 5 kilo telur, tahap pertama 1 kllo, tahap II dan III masing-masing akan mendapatkan 2 kilo telur ditambah lagi nanti ada item lainnya seperti mi instan, minyak goreng, dan juga kecap," jelasnya.
Adapun isu yang beredar dimasyarakat, mungkin saja ada kewenangan lain dari pemerintah desa, dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan.
"Perlu diingatkan, kami dari Dinsos itu menyerahkan bantuan ke Kantor desa, yang menyalurkan itu ya desa adapun ada hal lainnya saya kira itu sudah menjadi kewenangan desa," jelasnya.
Editor : Ayi Sopiandi