Baca Juga:
"UHC itu predikat yang dinilai oleh BPJS Kesehatan sesuai cakupan peserta. Jadi, kuota pembiayaan pemerintah daerah bersifat fluktuatif mengikuti dinamika penduduk dan kemampuan APBD," jelasnya.
Wahyu menekankan bahwa penyesuaian ini bukan bentuk pembatalan kebijakan terdahulu, melainkan koreksi agar porsi anggaran daerah lebih berkeadilan.
"Yang mampu silakan bayar mandiri, jangan mau dibayarkan pemerintah. Bantuan APBD harus tepat sasaran ke warga miskin," tegasnya.
Editor : Ayi Sopiandi
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
