CIANJUR, iNewsCianjur.id – Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur menyoroti tumpang tindih bantuan alat mesin pertanian (alsintan) serta lemahnya efektivitas pengelolaan sektor peternakan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua dinas teknis, belum lama ini.
RDP yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Cianjur itu menghadirkan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) serta Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP), dengan agenda evaluasi kinerja 2025 dan pemaparan rencana kegiatan 2026. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Cianjur, Aziz Muslim.
Aziz menilai penyaluran bantuan alsintan masih belum merata dan cenderung berulang pada kelompok petani yang sama. Hal itu terjadi karena bantuan serupa juga datang dari pemerintah pusat dan provinsi tanpa pendataan terpadu.
“Masih banyak petani di Cianjur yang sama sekali belum pernah menerima bantuan. Seharusnya pemerintah daerah menyisir kelompok yang benar-benar belum tersentuh program, agar keadilan sosial bisa dirasakan,” kata Aziz.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan guna dan sasaran dalam pemberian bantuan. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan petani yang menerima alat yang tidak sesuai kebutuhan, sementara petani yang membutuhkan justru tidak kebagian.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
