CIANJUR, iNewsCianjur.id – Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Golkar, Lukmanul Hakim, mengingatkan masyarakat agar lebih aktif memperbarui data administrasi kependudukan (adminduk) seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.
Menurutnya, validitas data menjadi pondasi utama keberhasilan program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Semua program pemerintah, mulai dari bansos hingga subsidi, terintegrasi dengan data adminduk. Kalau datanya tidak akurat, kebijakan bisa meleset dari sasaran,” ujar Lukmanul Hakim saat reses di Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Rabu (17/9/2025).
Lukman, yang akrab disapa Kang Lukman, menegaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah kunci utama dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga subsidi listrik dan BBM, semuanya bergantung pada keakuratan data.
Tak hanya itu, layanan publik seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) juga menggunakan NIK sebagai identifikasi utama.
“Ketidaksesuaian data bisa menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, bahkan tumpang tindih antar penerima,” tegasnya.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat segera melakukan pembaruan data di Disdukcapil, terutama menjelang penyaluran program strategis pemerintah.
“Kita ingin memastikan bantuan benar-benar diterima yang berhak. Itu hanya bisa terwujud kalau data kependudukan valid dan mutakhir,” pungkasnya.
Sebagai legislator, Kang Lukman menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas data kependudukan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan warga bisa memperkuat efektivitas program sosial yang ada.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
