Dari 50 anggota DPRD yang menerima tablet, 30 orang tidak kembali menjabat karena tidak terpilih kembali dalam Pemilu 2024. Sementara 20 lainnya kembali duduk di kursi legislatif. Namun, menurut Jenal, meski kembali menjabat, mereka tetap berkewajiban mengembalikan perangkat sebelumnya dan mengajukan permohonan baru jika ingin menggunakan perangkat yang sama.
"Tablet tetap harus dikembalikan karena masa jabatannya sudah berakhir. Kalaupun menjabat kembali, harus ada proses pinjam pakai baru. Ini bukan milik pribadi," tegasnya.
Jenal juga menekankan bahwa urusan pengembalian aset negara bukan sekadar prosedural, tetapi menyangkut integritas dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik.
“Ini menyangkut kedisiplinan dan komitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih. Kami percaya semua mantan anggota dewan memahami pentingnya hal ini,” ucapnya.
Pihak Setwan saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif dan belum mengambil langkah hukum. Namun Jenal berharap, mantan anggota DPRD menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik dengan segera mengembalikan barang milik negara tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari para mantan anggota dewan maupun anggota dewan aktif yang terpilih kembali mengenai keterlambatan pengembalian tablet tersebut.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
