PAC Pemuda Pancasila Cibeber Soroti Menu MBG, Minta Porsi Disesuaikan dengan Penerima Manfaat
CIANJUR, iNewsCianjur.id – Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Cibeber mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya agar berjalan sesuai standar dan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait menu serta porsi makanan bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cibeber, Ucu Sukandar, mengatakan pihaknya menerima banyak aduan dari orangtua murid mengenai menu dan porsi MBG yang dinilai belum sesuai dengan kategori penerima manfaat.
Menurut Ucu, sejumlah orangtua mengeluhkan porsi makanan untuk anak-anak sekolah yang disamaratakan dengan porsi balita, sehingga dinilai tidak memenuhi kebutuhan gizi sesuai usia dan kondisi penerima.
"Program MBG merupakan program Presiden Prabowo yang bertujuan memuliakan serta menunjang kesehatan anak bangsa. Karena itu pelaksanaannya harus sesuai standar, baik dari sisi kualitas menu maupun porsi yang diberikan kepada masing-masing penerima manfaat," katanya.
Ia menegaskan, sebagai organisasi kemasyarakatan, Pemuda Pancasila memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi sosial kontrol guna memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.
Ucu mengungkapkan, saat ini terdapat salah satu penyelenggara MBG yang paling sering mendapat keluhan dari sejumlah orangtua penerima manfaat. Keluhan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian menu dan porsi makanan yang dibagikan.
"Kami berharap pengelola dapur MBG lebih memperhatikan standar yang telah ditentukan. Jangan sampai kebutuhan gizi anak sekolah, balita, dan ibu hamil disamakan karena masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda," ujarnya.
Ia menambahkan, apabila keluhan serupa terus bermunculan dan tidak ada perbaikan, pihaknya tidak akan segan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak terkait agar dapur-dapur MBG yang bermasalah segera dievaluasi.
"Kami mendukung penuh Program MBG. Namun jika ada pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan dan terus dikeluhkan masyarakat, tentu harus ada evaluasi agar tujuan program ini benar-benar tercapai," pungkasnya.
Editor : Ayi Sopiandi