DPRD Cianjur Pertanyakan Anggaran Puluhan Miliar, UHC Disebut Belum Dirasakan Warga

CIANJUR, iNewsCianjur.id - DPRD Kabupaten Cianjur menyoroti implementasi program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata. 

Program jaminan kesehatan semesta yang digagas untuk memberikan akses layanan kesehatan gratis kelas III hanya dengan KTP elektronik itu kini menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD.

Baca Juga

Komisi IV DPRD Cianjur Dorong UHC Berkelanjutan, Wanti-wanti Lonjakan Pasien di Fasilitas Kesehatan

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi, menegaskan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan UHC guna memastikan program berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi warga, khususnya masyarakat kurang mampu.

“DPRD memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya program UHC. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Cianjur, terutama warga tidak mampu, mendapatkan akses layanan kesehatan secara adil dan merata,” ujar legislator Fraksi Partai NasDem itu, belum lama ini.

Sorotan tersebut mencuat setelah Komisi IV menerima laporan dari Cianjur Government Watch terkait dugaan belum optimalnya pelaksanaan UHC di lapangan. Sejumlah persoalan disebut masih menjadi hambatan, mulai dari minimnya sosialisasi hingga belum terbukanya data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga

UHC Prioritas Kabupaten Cianjur Terancam, 120 Ribu Peserta BPJS Kesehatan PBI Dicoret Pemerintah Pus

Dalam laporan itu, transparansi data peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) maupun peserta BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Cianjur menjadi sorotan utama. Menurut CGW, data penerima belum dapat diakses untuk proses verifikasi maupun pencocokan di lapangan.

Padahal, berdasarkan laporan kepesertaan BPJS Kesehatan, cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Cianjur—termasuk peserta mandiri—diklaim telah mencapai 99,85 persen dari total penduduk.

“Pertanyaannya, mengapa data by name by address tidak bisa dibuka untuk dicocokkan, mana peserta PBI dan mana peserta PBPU. Sementara pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp293,5 miliar untuk program tersebut,” kata Rustam.

Baca Juga

Kabupaten Cianjur Raih Penghargaan UHC, Kepesertaan JKN Mencapai 96%

Komisi IV DPRD menilai keterbukaan data dan penguatan sosialisasi menjadi langkah penting agar implementasi UHC benar-benar efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Editor : Ayi Sopiandi