BKPSDM Ambil Tindakan Dua ASN yang Diduga Terlibat Politik

CIANJUR, iNewsCianjur.id -  Dua aparatur sipil negara (ASN) dilaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur, Ayi Reza Adairobbi, menyebutkan saat ini BKPSDM masih menunggu surat dari Komisi ASN untuk tindak lanjutnya. Laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu salah satunya berada di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Pelaporannya sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kepada ASN bersangkutan. 

Baca Juga

Tingkatkan Pelayanan Publik, BKPSDM Cianjur Luncurkan e-Pasti ASN

"Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, yang bersangkutan terbukti mengunggah, tetapi belum masuk masa penetapan. Jadi sanksinya teguran secara tertulis," kata Robi, panggilan akrab Ayi Reza, kepada para wartawan di Pendopo (18/1/2024). 

Pelaporan lainnya yaitu dugaan pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan Sekretaris Kecamatan Cidaun. Laporannya sudah ditembuskan ke Komisi ASN. 

"Kami sedang menunggu. Baru ada klarifikasi dari KASN kepada yang bersangkutan. Selanjutnya kami menunggu arahan atau surat dari KASN,"  tegasnya. 

Baca Juga

BKPSDM Bakal Seleksi 1.574 Tenaga PPPK Yuk Simak Penjelasannya

Robi menuturkan soal pelanggran netralitas ASN setiap kali digelar pesta demokrasi bukan hal baru. Artinya, secara aturan semua ASN sudah mengetahui bahkan memahami koridor netralitas tersebut. 

"Padahal aturannya sudah jelas, diatur melalui perundang-undangan, baik berkaitan Pemilu, SKB (surat keputusan bersama) 4 Menteri, kemudian surat edaran sudah jelas bahwa PNS atau ASN itu 100% netral," katanya. 

Robi menuturkan, meskipun dituntut harus netral, tetapi mereka masih memiliki hak politik. Artinya, setiap PNS atau ASN masih memiliki hak menyalurkan suara setiap kali digelar pesta demokrasi. 

Baca Juga

Benarkah SDM di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Cianjur Banyak yang Kurang, Begini Penjelasannya

"Makanya, netralitas ASN itu berbeda dengan TNI dan Polri. ASN masih punya hak pilih. Kami selalu melakukan pembinaan maupun sosialisasi apa yang dilarang dilakukan ASN yang diatur perundang-undangan," pungkasnya.

Editor : Ayi Sopiandi