Sementara itu, Ketua LBH GP Ansor kabupaten Cianjur, AA H. Fawaid Abdul Qudus SH mengatakan, yang menjadi persoalan bupati dan wakil bupati Cianjur, tentunya pada masa pencalonan terlebih dahulu yakni adanya kontrak sosial seperrti visi dan misi untuk lima tahun selama menjabat.
"Kalau itu tidak dijalankan, maka sudah mengingkari eksistensinya sebagai kepala daerah" ujarnya.
Ia juga menambahkan, bahwa yang disebut dengan pejabat politik atau dan diberikan amanah oleh warga Cianjur itu ada 52 orang. Terdiri dari dua diantaranya bupati dan wakil bupati sedangkan yang 50 orangnya adalah legislatif yang duduk di gedung DPRD.
"Selain itu, Sebenarnya yang menjadi tuntutan kami adalah tuntutan yang natural, sesuai suasana batin masyarakat Cianjur saat ini," paparnya.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
