Tak hanya itu, layanan publik seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) juga menggunakan NIK sebagai identifikasi utama.
“Ketidaksesuaian data bisa menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, bahkan tumpang tindih antar penerima,” tegasnya.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat segera melakukan pembaruan data di Disdukcapil, terutama menjelang penyaluran program strategis pemerintah.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait