PWI Pusat Mengecam Pencabutan Kartu Liputan Wartawan Istana Usai Tanya Soal MBG

JAKARTA, iNewsCianjur.id – Insiden pencabutan kartu liputan Istana yang dialami salah seorang wartawan usai mengajukan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto menuai kecaman keras. 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan langkah itu berpotensi menjadi preseden buruk yang mengancam kemerdekaan pers di Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa tindakan pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda tidak bisa dibenarkan.

“Kemerdekaan pers adalah amanat konstitusi, tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Munir mengutip Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan wartawan dilindungi dalam menjalankan profesinya.

Ia juga mengingatkan adanya ancaman pidana bagi siapa pun yang menghalangi kemerdekaan pers, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers dengan ancaman hukuman penjara hingga dua tahun.

“Pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda justru menghambat akses publik atas informasi yang seharusnya transparan,” kata Munir.

PWI Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi sekaligus membuka ruang dialog konstruktif dengan insan pers. Selain itu, PWI akan berkoordinasi dengan Dewan Pers guna menjamin perlindungan terhadap wartawan yang bersangkutan.

Nada keprihatinan juga disampaikan Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, yang menilai kasus ini mencederai prinsip keterbukaan informasi di era demokrasi.

Editor : Ayi Sopiandi