Presiden RI: Minta ke APIP dan BPKP Mengawal Pembelanjaan Pemerintah dan Daerah

CIANJUR, iNews.id- Pembelanjaan pemerintah dan daerah harus memiliki 3 hal penting, harus memberikan nilai tambah, harus bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan terakhir harus efisien.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo, saat rapat secara daring bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia hadiri Rakornas Pengawasan Intern Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP), di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022) kemarin.

"Nah! Meminta kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP untuk mengawal penuh pembelanjaan pemerintah dan daerah," katanya, saat rapat berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pembukaan diawali laporan Kepala BPKB Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan arahan Presiden RI, bahwa pemanfaatan pembelanjaan pemerintah 2022 harus menyerap produk dalam negeri.

Hal ini, masih kata orang nomor satu di Indonesia ini, yang dimaksudkan untuk optimalisasi dalam membeli produk dalam negeri, dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Selain Itu lapangan pekerjaan semakin terbuka.

"Hal ini diharap dapat memberikan manfaat maksimal terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri," kata Jokowi kepada awak media, melalui rilis via email diterima, Minggu (19/6/2022)..

Sementara, diketahui Rakornas Pengawasan Intern 2022 kali ini mengambil tema "Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri". Tidak tanggung-tanggung, jajaran Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah turut hadir hingga total berjumlah 2.247 orang peserta.

Sementara itu, laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, bahwa sampai dengan triwulan I, katalog elektronik (e-catalog) Indonesia masih didominasi oleh produk impor. Namun setelah terbit Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, keadaan tersebut mulai berangsur membaik. Per minggu ketiga Mei 2022 produk lokal telah mendominasi produk tayang di e-catalog nasional, meskipun realisasi transaksi masih tinggi. 

"Per 12 Juni 2022, Produk Dalam Negeri (PDN) yang tayang di e-catalog pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor," terangnya.

Masih ujarnya, berdasarkan hasil validasi 13 Juni 2022, Kementerian Lembaga Daerah (KLD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk menyerap produk senilai Rp. 720,88 trliun.

"Nah! Realisasi belanja PDN telah mencapai Rp. 180,72, atau setara dengan 45,18 persen dari target Rp 400 triliun," ujar Kepala BPKP itu.

Terpisah, menanggapi hal ini, Bakamla RI terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah. Khususnya dalam hal ini, penguatan pertumbuhan ekonomi dan produksi dalam negeri. 

"Hal ini sejalan dengan cita-cita Bakamla RI, yaitu sinergi membangun negeri," kata Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.

Editor : Nursidik