Hal serupa juga berlaku untuk bantuan yang berasal dari provinsi, di mana pihaknya akan menunggu kejelasan kebijakan dan kriterianya.
"Kalau bantuan berasal dari pusat, maka kami menunggu aturan dari Kemensos. Sedangkan untuk bantuan dari provinsi, kami juga menunggu seperti apa kebijakan dan kriterianya. Mungkin wacana ini disampaikan oleh Gubernur, tapi belum ada tindak lanjut resmi," terangnya.
Menyikapi potensi adanya regulasi baru, Dinsos Cianjur menyatakan kesiapannya untuk melakukan pendataan dan validasi ulang terhadap daftar penerima bansos.
"Kami akan cek kembali data penerima di lapangan untuk memastikan sudah sesuai. Jika ada yang tidak sesuai, maka akan dilakukan perbaikan atau pembaruan data," pungkas Yudi.
Sebelumnya, usulan menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat penerima bansos telah memicu berbagai reaksi dan polemik di masyarakat. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pandangan bahwa tindakan vasektomi hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat medis, menambah kompleksitas isu ini.
Editor : Ayi Sopiandi
