Sambil menyoroti stabilitas harga pangan, rekor produksi beras, dan peluncuran 50 kebijakan termasuk BPI Danantara. Namun, ia mengakui perlunya perbaikan dalam komunikasi publik.
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat dalam birokrasi dan memberikan contoh konkret penggantian pejabat yang tidak sigap. Terkait penegakan hukum, ia mengklaim adanya pengungkapan kasus besar dan peningkatan kesejahteraan hakim sebagai upaya perbaikan.
Mengenai polemik penempatan TNI aktif di BUMN dan Kementerian, Presiden meluruskan bahwa hanya pensiunan TNI yang diperbolehkan masuk BUMN, dan penempatan di Kementerian terbatas pada 14 sektor terkait.
Dalam isu kebijakan internasional, Presiden menyoroti potensi dampak negatif tarif Presiden Trump dan upaya negosiasi yang sedang dilakukan, termasuk pertemuan dengan PM Malaysia dan pengiriman Menko Perekonomian ke AS. Ia juga menjelaskan kebijakan DHE Indonesia dan menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui BPI Danantara.
Keterbukaan Presiden Prabowo menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit ini menjadi sorotan. Janjinya untuk transparansi RUU Polri dan evaluasi diri atas kinerja pemerintahannya dalam 150 hari pertama akan menjadi tolok ukur bagi publik dan media.
Editor : Ayi Sopiandi
Artikel Terkait
