“Kami (Sahabat Polisi Indonesia) merasa prihatin dengan maraknya TPPO yang rentan terjadi di wilayah kabupaten Cianjur. Untuk itu kami pun menggandeng BP2MI dan Polri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penempatan dan pelindungan PMI,” ungkap Fonda.Senada,
Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Ahnas juga meminta masyarakat mengikuti proses pemberangkatan yang legal dan prosedural. Menurutnya, ada sanksi hukum yang diberikan kepada mereka yang nekat melakukan pemberangkatan secara ilegal.
”Hari ini, kita melakukan sosialisasi penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia khususnya untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait dengan pemberangkatan legal dan unprosedural. (Sementara ini) Untuk negara negara yang tidak diperbolehkan berangkat secara perorangan itu, bekerja di negara timur tengah. Bila mana ada seseorang atau perorangan yang memberangkatkan secara ilegal, jelas ada ketentuan hukumnya,” ujarnya.
Ahnas pun mengingatkan masyarakat untuk bersikap lebih waspada saat hendak berangkat menjadi PMI. Masyarakat, menurutnya, harus mampu membedakan mana penempatan PMI yang legal dan ilegal.“Karena itu, BP2MI akan terus mensosialisasikan pemahaman TPPO agar masyarakat bisa lebih paham dan mengerti,” tutur dia.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
