Ramai Aktivis Kritisi Erick Thohir Dianggap Tak Faham Konsep BUMN Dikoperasikan

JAKARTA, iNewsCianjur.id - Sejumlah aktivis mengkritisi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang dianggap keliru menanggapi pernyataan soal pengelolaan BUMN oleh koperasi. Para aktivis bahkan menyebut Erick Thohir tidak mengerti konsep kooperativisme birokrasi yang diusung Ekonom sekaligus pakar koperasi, Suroto.

"Pernyataan Erick Tohir soal koperasi belakangan ini adalah bentuk pendangkalan pikiran. Dia tidak membaca koperasi sebagai spritualitas pasal pasal ekonomi dalam UUD 1945 yang tujuan terjauhnya adalah menciptakan keadilan sosial,” kata Ketua Federasi Koperasi Film Indonesia, Amrul Hakim dalam keterangan tertulis, Kamis (8/2/2024).

Baca Juga

LSM Prabhu Indonesia Jaya DPD Kab. Cianjur, Soroti Isu Aksi Demo UU Pilkada

Amrul pun menuding Erick sengaja memelintir gagasan pengkoperasian BUMN untuk kepentingan pemilu. Utamanya mendiskreditkan pasangan Anies-Muhaimin yang menjadi lawan politik pasangan capres yang didukung Erick.

“Erick Tohir meributkan gagasan Suroto soal ‘Koperasikan BUMN’ demi elektabilitas pemilu. Terutama untuk menyerang pasangan Anies-Muhaimin,” jelas Amrul.

Senada, aktivis Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro, Megel Jekson juga menyebut Erick Thohir tak mengerti konsep pengelolaan BUMN ala koperasi yang ditawarkan Suroto. Megel menilai Erick yang punya latar belakang pengusaha tak pernah mengetahui praktek kooperatif perusahaan negara yang berhasil di banyak negara.

Baca Juga

Aktivis Cianjur, Kenaikan HET Gas Melon Dinilai Belum Tepat

"Saya haqul yakin Menteri Erick tak mengerti konsep pengelolaan BUMN via Koperasi. Apalagi dengan background Erick sebagai pengusaha, mana mungkin dia menoleransi ide keberhasilan koperasi,” ujar Megel.

Padahal, menurut Megel, usulan Suroto soal pengkoperasian BUMN menusuk jantung persoalan pengelolaan perusahaan negara yang dinilai kapitalistik dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pasalnya hanya dengan koperasi, ungkap dia, BUMN akan dikelola secara demokratis dan langsung oleh rakyat Indonesia. Nantinya, masyarakat akan berdaulat langsung menentukan kebijakan perusahaan, memilih direksi dan menetapkan rencana bisnis BUMN.

“Soal pokok polemik diskursus ini adalah pengelolaan perusahaan negara alias BUMN. Kalau mau demokratis dan tidak kapitalistik, pengelolaannya yah harus diserahkan kepada Koperasi. Dan, ide ini realistis karena dipraktekkan di negara lain,” pungkas Megel.

Sebelumnya, Erick Thohir sinis menanggapi wacana pengkoperasian BUMN.  Erick menyebut upaya mengkoperasikan BUMN hanya akan merugikan masyarakat Indonesia.

“Sangat ironis dan tidak masuk akal mengubah BUMN menjadi koperasi karena akan membuat banyak pengangguran dan menyakiti perjuangan insan BUMN yang telah bekerja keras menjadi agen perubahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucap Erick.

Editor : Furqon Munawar