Pakar UI dan ITB Bicara Soal Rencana Pemerintah Menaikkan Harga Pertalite dan Solar Subsidi

CIANJUR, iNews.id - Pakar ekonomi dan energi dari Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung memberikan pendapat dengan adanya rencana pemerintah dalam kenaikan harga pertalite dan solar subsidi.

Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro SE MA PhD menyampaikan melalui webinar nasional dirinya memberikan pendapat soal kenaikan pertalite dan solar subsidi.

"Kebijakan kenaikan semoga disertai dengan penyekatan alias naiknya tak terlalu signifikan dan tak mengganggu mobilitas UMKM kaum menengah yang tak tergantung dari bantuan sosial, tapi ekonomi keluarganya bergantung kepada usaha sehari-hari," ujar Ari dalam webinar nasional, Sabtu (28/8/2022) sore.

Ari memberikan pendapat agar kenaikan di harapkan tidak menggangu warga yang mampu yang biasa berjalan-jalan sehingga situasi ekonomi bisa tetap berputar.

Rantai pasok BBM dan komoditas pangan sudah lebih dari dua tahun terakhir ini terdampak berat oleh Pandemi Covid-19 dan belum menunjukkan tanda-tanda kepulihan sepenuhnya, yang diperparah pula oleh perang Rusia - Ukraina, yang pecah pada 24 Februari 2022.

Akibatnya, harga-harga komoditas meroket secara signifikan, termasuk BBM, gas, dan pupuk, yang untuk pasar Uni Eropa sangat ditentukan oleh pasokan dari Rusia dan Ukraina. 

Uni Eropa, AS, China, Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN adalah "engines of economic growth" dunia. Ketimpangan di salah-satu pusat pertumbuhan dunia tersebut, tentu akan berpengaruh kepada seluruh kawasan dan negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pada tataran nasional sendiri fenomena global tersebut juga mempengaruhi postur dan membebani APBN TA 2022, yang telah menyisihkan dana Rp 502 T untuk keperluan subsidi dan kompensasi bagi BBM, gas, dan listrik. 

Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomiannya, maka pada TA 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan untuk "top-up" Rp 198 T, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp 700 T.

Pada APBN Tahun Anggaran 2022,  pemerintah masih diharuskan menyisihkan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 695,2 T, belum lagi dana untuk terus memitigasi Pandemi Covid-19. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.

Menurut Ari, tidak mengherankan dalam beberapa minggu ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, yaitu apakah tetap mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi, dengan kemungkinan terburuk APBN sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Kehilangan fungsi dan daya dorongnya, atau menaikkan harga komoditas tersebut, yang diimbangi dengan penaikan BLT/Bansos bagi masyarakat yang membutuhkan, agar konsumsi domestik dan inflasi tetap terjaga," terangnya.

"Berdasarkan "common sense", kenaikan harga tampaknya tidak dapat dihindari, demi menyelamatkan keuangan negara, mengingat dana subsidi BBM Tahun Anggaran 2022 juga akan terserap habis pada bulan November 2022 yang akan datang," katanya.

Sementara itu, Pakar energi ITB, Dr Yuli Setyo Indartono mengatakan, siapapun tidak akan bisa mencegah fluktuasi harga BBM yang saat ini disebabkan oleh beragam faktor.

"Satu solusi yang saya perhatikan untuk mengurangi konsumsi BBM adalah memaksimalkan peran energi baru dan terbarukan seperti geothermal, angin, Surya, air, dan sebagainya," pungkasnya.

Lanjut Yuli, sehingga pemerintah tentu harus mengalokasikan secara maksimal juga untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.

Editor : Nursidik